Kuala Tungkal, kodimtanjab.com – Kasdim 0419/Tanjab Mayor Chb Indra Wijaya menghadiri Rapat Pengelolaan Pantai Timur Sumatera yang diselenggarakan Pemkab Tanjab Barat bertempat di Gedung Pola bawah Kantor Bupati Tanjab Barat Jl. Sriwijaya Kel. Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, Jum’at (3/5/19).
Rapat tersebut dipimpin oleh Bupati Tanjab Barat DR. Ir. H. Safrial, MS didampingi Paban III Tahwilmar – Spotmar Mabes TNI AL Kolenel (M) Yuliandar Tuah, KD., Asisten Kedeputiaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Asisten Kedeputian Lingkungan Kebencanaan Maritim Kementrian Koordinator Bidang Maritim Sahat M. Panggabean dan Pusat Kajian Kebencanaan IPB DR. Yon Vitner.
Dalam rapat tersebut Bupati Tanjab Barat DR. Ir. Safrial MS menyampaikan bahwa luas Mangrove yang ada di Kab. Tanjab Barat sekitar 17.000 Ha disepanjang Sungai yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir, Pengabuan dan Sungai Betara.
Bupati menyampaikan bahwa arah kebijakan dan strategi pengembangan mangrove Kab. Tanjab Barat di fungsikan menjadi fungsi Ekologis, fungsi Economi dan fungsi Sosial.
“Untuk pelestarian hutan mangrove dari Pemerintah selalu memberikan Sosialisasi tentang fungsi hutan mangrove untuk menjaga kelestariaan lingkungan hidup,” kata Safrial, MS.
“Dalam upaya pelestarian hutan mangrove tidak lepas dari peran serta Masyarakat,” sambungnya.
Kabupaten Tanjab Barat mempunyai beberapa hutan antara lain Hutan Gambut seluas 11.000 Ha, Hutan lindungan seluas 12.000 Ha dan Hutan HP seluas 162.00 Ha.
Sementara itu Asisten Kedeputian Lingkungan Kebencanaan Maritim Kementrian Koordinator Bidang Maritim, Sahat M. Panggabean mengatakan bahwa tindak lanjut percepatan rehabilitasi mangrove dimana hutan mangrove ini bertujuan untuk mengurangi abrasi di pinggir pantai.
Luas hutan mangrove yang kondisinya kritis di Indonesia seluas 1,8 Juta Ha ( 52 % ) dari luas hutan mangrove yang tersebar di Indonesia.
“Untuk hutan mangrove yang keadaan kritis berdampak terhadap bahaya tsunami yang terdapat pada 249 Kabupaten / Kota di Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengembangan sistem Informasi mangrove bertujuan untuk pencapaian program rehabilitasi mangrove termasuk Pemberdayaan Masyarakat, termasuk lokasi, jumlah, Luas, berapa % tumbuh termasuk jenisnya.
Dalam rapat tersebut ia juga menyampaikan kendala rehabilitasi mangrove, yakni masalah bibit, masalah kesesuaian lahan, juga masalah terkait kebijakan pemanfaaatan lahan untuk keekonomian oleh pemerintah daerah, serta masalah perawatan pasca penanaman.
“Rencana budidaya bibit mangrove lokal, kerja sama pemetaan dan pengawasan lahan, telah melaksanakan kerja sama lebih intensif dengan TNI AL juga dengan akademisi, mengupayakan di masa depan kita dapat membuat pusat mangrove. Dimana didalamnya terdapat informasi dan referensi mangrove Indonesia dan dunia,” terang Asisten Kedeputian Lingkungan Kebencanaan Maritim tersebut.
“Untuk membangun rasa memiliki terhadap lahan-lahan mangrove ini, kita juga harus dapat mendorong nilai keekonomian mangrove, agar masyarakat bisa merasakan manfaat sekaligus melestarikan, seperti nelayan yang dulu sulit mencari ikan atau kepiting, bila ekosistemnya kembali sehat, dijamin ikan-ikan akan datang. Inilah nilai-nilai keekonomian dari bakau yang lestari ini perlu kita dorong.” Pungkasnya.
Dilain pihak, Paban III Tahwilmar – Spotmar Mabes TNI AL Kolenel (M) Yuliandar Tuah, KD menyampaikan peranan TNI AL dalam menegakkan kemaritiman menjaga hutan mangrove yang tersebar di Indonesia antara lain menegakkan kedaulatan NKRI, mempertahankan NKRI dan melindungi segenap bangsa dan tanah air menurut UU RI No. 34 Th 2009 Pasal 9 Butir “E” tentang pemberdayaan wilayah pertahanan Laut, serta pembiaan potensi wilayah.
Kemudian ia menambahkan bahwa Indonesia berbatasan dengan 10 Negara tetangga dan lokasi Negara Indonesia sangat strategis diantara 2 Samudera dan 2 Nenyampaikan dimana perairan kita ini dilalui oleh Kapal Negara tetangga. Yang menyebabkan rawan potensi sengketa antar Negara mengenai perbatasan Negara.
Pembianaan potensi Maritim yaitu
Mewujudkan dan memberdayagunakan ruang, alat, kondisi juang yang tangguh di wilayah pesisir, perbatasan dan pulau luar terkecil.
Wilayah pesisir pantai Timur Sumatera Kab. Tanjab Barat yang dipantau Lanal Palembang melalui Pos AL Jambi dengan memperkuat wilayah pesisir / pinggiran / batas terluar wilayah NKRI melalui wilayah pertahanan perairan, dengan melaksanakan rehabilitasi mangrove disepanjang bibir pantai Kab. Tanjab Barat yang disebabkan oleh hempasan gelombang laut dan rusaknya ekosistem laut serta krisisnya hutan mangrove.
Adapun konsep TNI AL dalam upaya rehabilitasi kerusakan mangrove antara lain Perbaikan tata kelola kawasan mangrove, Melaksanakan program mangrove yang berbasis Masyarakat (lebih mengutamakan Masyarakat) serta Koordinasi dengan kolaborasi kerja nyata TNI AL melalui Lanal Palembang dan Pos AL Jambi.
Kegiatan rapat ini juga dihadiri oleh Kejari Kuala Tungkal diwakili Heri Susanto SH, MH., Kasat Reskrim Polres Tanjab Barat Iptu Pol Dian Purnomo, S. IK., MH., Danpos AL Kuala Tungkal Lettu PM Beni, Staf Ahli Bupati Tanjab Barat, Asisten Sekda Tanjab Barat, Kepala OPD Pemda Tanjab Barat dan Peserta Rapat sebanyak 50 Orang. (Pendimtjb)
