KUALA TUNGKAL, kodimtanjab.com – Dalam rangka meminimalisir potensi konflik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjelang Pilkada 2024, Danramil 419-01/Muara Sabak, Lettu Inf. M. Azhar Alamsyah, mewakili Dandim 0419/Tanjab, menghadiri kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial yang diadakan di Aula Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini bertema “Meminimalisir Potensi Konflik di wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dalam Pilkada Kab. Tanjab Timur Tahun 2024”. Kamis (6/6/24)
Acara ini dipimpin oleh Drs. Ibnu Hayat, M.M., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari instansi terkait, di antaranya Kapolres Tanjab Timur diwakili Kabag Ops (Kompol Mukhlis Gea, S.H) Dandim 0419 diwakili Danramil 419-01/Muara Sabak (Lettu Inf. M. Azhar Alamsyah, S.H) Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Timur (Sularto, S.Kom) Kajari Tanjab Timur diwakili Kasi Intelijen (Bambang Harmoko, S.H., M.H) Anggota Komisioner KPU Kab. Tanjab Timur (Joni Hartanto) Perwakilan Bagian Hukum Setda Tanjab Timur (M.T. Adiansyah) Perwakilan Satpol PP Kab. Tanjab Timur (Asnawi) Anggota Binda Kab. Tanjab Timur (Yudha) dan Beberapa perwakilan dari OPD dan perwakilan kecamatan se-Kab. Tanjab Timur
Lettu Inf. M. Azhar Alamsyah memberikan materi dengan judul “Peran TNI dalam Pilkada Serentak Tahun 2024”. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, tugas utama Polri adalah melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Namun, sesuai Pasal 41, TNI dapat memberikan bantuan kepada Polri dalam rangka pelaksanaan tugas keamanan yang diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.
Lettu Inf. M. Azhar Alamsyah juga menegaskan pentingnya netralitas TNI dalam Pilkada. Ia menekankan bahwa TNI harus tetap netral dan tidak memihak serta tidak memberikan dukungan kepada partai politik manapun atau pasangan calon yang diusung. Selain itu, ia juga menggarisbawahi beberapa langkah penting yang harus diambil TNI dalam mendukung terlaksananya Pilkada yang damai, di antaranya:
1. Melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik.
2. Melaksanakan pembinaan teritorial.
3. Mengoptimalkan peran Forkopimda.
4. Memaksimalkan perbantuan kepada Polri.
Selain itu, Panglima TNI juga memberikan penekanan kepada seluruh prajurit untuk tidak terlibat dalam politik praktis, tidak memberikan fasilitas milik TNI untuk kampanye, dan tidak memberikan tanggapan atau komentar terhadap hasil quick count sementara dari lembaga survei. Keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih juga diharapkan tidak mendapat arahan dalam menentukan pilihannya. (Pentjb)
